Jakarta – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas kebocoran kekayaan negara dan menertibkan pengelolaan kawasan hutan saat menghadiri acara penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5).
Dalam acara tersebut, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan dana administratif senilai Rp10,2 triliun kepada negara, sekaligus menyerahkan kembali lahan kawasan hutan seluas lebih dari 373 ribu hektare.
Prabowo menyebut capaian tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam menyelamatkan kekayaan alam Indonesia.
“Rakyat kita ingin melihat bukti. Hari ini 10 triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurutnya, dana yang berhasil diselamatkan dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik, termasuk ribuan puskesmas dan sekolah yang selama puluhan tahun belum tersentuh renovasi.
Prabowo mengungkapkan pemerintah membutuhkan sekitar Rp20 triliun untuk memperbaiki 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Dengan hasil penyelamatan dana negara yang terus bertambah, ia optimistis kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.
“Kalau bulan depan masuk lagi Rp49 triliun, berarti semua puskesmas bisa kita perbaiki,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung keberadaan dana tidak jelas senilai Rp39 triliun yang disebut berasal dari rekening-rekening tak bertuan. Ia menegaskan, apabila tidak ada pihak yang mengklaim setelah diumumkan secara resmi, maka dana tersebut akan dialihkan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, Prabowo memberikan apresiasi kepada Satgas PKH, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, hingga PPATK yang dinilai berhasil menunjukkan keberanian dalam menyelamatkan aset negara.
Ia mengakui langkah penertiban kawasan hutan tidak mudah karena banyak pihak yang merasa terganggu dengan upaya tersebut.
“Bandit-bandit perampok itu enggak suka sama kalian. Tinggal kalian takut atau bela rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya reformasi di sektor hukum. Ia mengungkapkan pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga hampir 300 persen demi memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah praktik suap.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun rumah jabatan untuk para hakim di seluruh Indonesia.
Di bidang ekonomi kerakyatan, Prabowo mengkritik tingginya bunga pinjaman program ultra mikro yang sebelumnya mencapai 24 persen. Ia meminta bunga kredit untuk masyarakat kecil diturunkan hingga di bawah 9 persen.
“Orang miskin jangan bayar bunga lebih besar dari orang kaya,” ujarnya.
Pada akhir pidato, Prabowo menegaskan bahwa perjuangan menyelamatkan kekayaan negara merupakan amanat konstitusi dan bentuk pengabdian kepada rakyat Indonesia.
“Kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, memberantas kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan,” tutupnya.
