Jakarta — Pemerintah melaporkan kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 menunjukkan hasil positif dengan pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Angka ini dinilai menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan melampaui ekspektasi berbagai lembaga internasional yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan di kisaran 5,2 persen.
Dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa capaian tersebut didorong oleh berbagai sektor utama. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, sementara konsumsi pemerintah melonjak signifikan hingga 21,31 persen. Selain itu, kinerja ekspor dan impor juga menunjukkan tren positif.
“Dari sisi lapangan usaha, sektor industri, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa, transportasi dan pergudangan, pertanian hingga konstruksi semuanya menunjukkan pertumbuhan yang baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, indikator makroekonomi lainnya juga dinilai stabil. Inflasi berhasil ditekan ke level 2,42 persen dari sebelumnya 3,48 persen. Indeks keyakinan konsumen berada di level tinggi 122,9, sementara neraca perdagangan mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut dengan nilai 3,32 miliar dolar AS.
Cadangan devisa Indonesia hingga Maret tercatat mencapai 148 miliar dolar AS, dengan neraca pembayaran surplus 6,1 miliar dolar AS. Realisasi investasi juga meningkat 7 persen menjadi Rp498,8 triliun. Pertumbuhan kredit mencapai 9,49 persen, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,5 persen, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Rupiah Dinilai Undervalued
Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Ia optimistis rupiah akan stabil dan cenderung menguat ke depan.
“Fundamental ekonomi kita kuat—pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, cadangan devisa kuat. Secara teori, ini mendukung penguatan rupiah,” jelasnya.
Namun demikian, tekanan jangka pendek masih terjadi akibat faktor global, seperti tingginya harga minyak dunia, kenaikan suku bunga Amerika Serikat, serta menguatnya dolar AS. Selain itu, faktor musiman seperti kebutuhan pembayaran dividen, utang luar negeri, dan kebutuhan devisa untuk ibadah haji turut meningkatkan permintaan dolar.
Tujuh Strategi Stabilkan Rupiah
Bank Indonesia bersama pemerintah menyiapkan tujuh langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah:
Intervensi pasar valas di dalam dan luar negeri, termasuk melalui skema non-deliverable forward (NDF).
Optimalisasi instrumen SRBI untuk menarik aliran modal asing guna menutup outflow dari pasar saham dan SBN.
Pembelian SBN di pasar sekunder, yang hingga kini telah mencapai Rp13,1 triliun.
Menjaga likuiditas perbankan tetap longgar.
Pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying, yang akan diturunkan bertahap hingga maksimal 25.000 dolar AS per bulan.
Penguatan pasar valas offshore dengan melibatkan bank domestik.
Peningkatan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar tinggi.
Pemerintah Siapkan Stimulus Baru
Menteri Keuangan menambahkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan akselerasi dibanding periode sebelumnya. Ia juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi tambahan yang direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026.
Selain itu, pemerintah akan memperluas diversifikasi pembiayaan melalui penerbitan “panda bond” di pasar China guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
“Ekonomi kita sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat. Fundamentalnya kuat, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.
OJK: Outflow Bersifat Sementara
Dari sisi pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut aliran dana keluar (outflow) yang terjadi saat ini dipengaruhi kondisi global, termasuk faktor geopolitik dan kebijakan suku bunga global yang tinggi dalam jangka panjang.
Namun, OJK memastikan berbagai langkah reformasi telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan daya tarik pasar modal Indonesia, termasuk pembukaan data kepemilikan saham hingga level ultimate beneficial owner.
“Pergerakan pasar kini semakin berbasis fundamental, dan kami optimistis kondisi ini bersifat sementara,” ujar perwakilan OJK.
Aturan Devisa Ekspor Diperketat
Pemerintah juga memastikan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan mulai berlaku 1 Juni 2026. Dalam aturan baru, eksportir diwajibkan menempatkan devisa di dalam negeri dengan ketentuan konversi maksimal 50 persen ke rupiah.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas valas domestik dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.
Menutup pernyataannya, pemerintah menegaskan kondisi fiskal tetap aman dan terkendali, meskipun menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.
