Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan dirinya dipanggil Presiden untuk melaporkan berbagai program yang menjadi tanggung jawab kementeriannya, termasuk penguatan UMKM, ekonomi kreatif, hingga percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Muhaimin menjelaskan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas mengoordinasikan sinergi, pengendalian, serta mendorong kerja enam kementerian dan tiga badan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Dalam laporannya kepada Presiden, Muhaimin menyebut pemerintah akan terus memberikan perhatian serius terhadap sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Pemerintah juga disebut akan mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN agar menyediakan ruang bagi pelaku UMKM untuk pemasaran, display produk, hingga festival ekonomi kreatif.
Selain itu, Muhaimin mengaku telah mengajukan tambahan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” katanya.
Tak hanya fokus pada UMKM, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan sosial. Muhaimin menyebut anggaran perlindungan sosial dalam APBN kini telah mencapai Rp508,2 triliun, mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, subsidi energi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai acuan penyaluran bantuan pemerintah.
“Seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” tuturnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrem. Targetnya, angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada akhir 2026.
Muhaimin optimistis target tersebut dapat tercapai. Ia memaparkan tingkat kemiskinan nasional pada 2024 berada di angka 8,57 persen dan turun menjadi 8,25 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka tersebut kembali turun menjadi 7,36 persen pada 2026.
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem yang berada di level 0,99 persen pada 2024 disebut telah turun menjadi 0,78 persen pada 2025 dan ditargetkan mencapai 0 persen pada akhir 2026.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” ujar Muhaimin Iskandar.
