China Soroti Isu Neo-Militarisme Jepang dan Tegaskan Sikap di Forum Internasional

China — Pemerintah China melontarkan kritik tajam terhadap apa yang disebut sebagai tren neo-militarisme di Japan, seraya memperingatkan potensi ancaman terhadap perdamaian global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers resmi yang juga menyinggung berbagai isu strategis, mulai dari sejarah World War II hingga ketegangan geopolitik di kawasan Asia.

Dalam pernyataannya, pihak China mempertanyakan narasi “kehormatan dan kebanggaan” yang dinilai digunakan untuk membenarkan langkah-langkah militer Jepang. Beijing menilai, tren tersebut dapat memperburuk luka sejarah akibat agresi Jepang di masa lalu serta mengancam stabilitas kawasan.

“Dunia tidak boleh melupakan hasil kemenangan Perang Dunia II. Semua pihak harus tetap waspada dan memastikan sejarah tidak terulang,” tegas juru bicara tersebut.

Selain menyoroti Jepang, China kembali menegaskan prinsip “Satu China” terkait Taiwan. Beijing menekankan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya dan mengkritik pihak-pihak yang dianggap mengganggu kedaulatan tersebut. China juga mengingatkan komitmen Jepang dalam perjanjian bilateral, termasuk pengakuan terhadap pemerintah China sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah.

Dalam kesempatan yang sama, China juga menanggapi dinamika politik di Myanmar, dengan menyatakan dukungan terhadap proses rekonsiliasi damai yang inklusif dan berkelanjutan. Beijing menegaskan posisinya sebagai negara tetangga yang mendukung stabilitas dan jalur pembangunan sesuai kondisi nasional Myanmar.

Lebih lanjut, China mengumumkan akan memegang presidensi bergilir United Nations Security Councilmulai 1 Mei. Dalam peran tersebut, China berjanji akan mendorong kerja sama internasional, memperkuat solidaritas, serta mempromosikan penyelesaian konflik melalui jalur politik.

“Di tengah dunia yang penuh tantangan dan konflik regional, Dewan Keamanan harus memainkan peran yang adil, terbuka, dan efektif dalam menjaga perdamaian global,” ujar perwakilan tersebut.

Menutup konferensi pers, pemerintah China juga mengumumkan jeda sementara kegiatan briefing selama libur Hari Buruh, sebelum kembali dilanjutkan pada 6 Mei mendatang.