JD Vance Klaim Selamatkan Miliaran Dolar AS dari Penipuan, Bentuk Perang Nasional Lawan Fraud

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Donald Trump dalam memberantas penipuan besar-besaran terhadap program bantuan pemerintah federal. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Roundtable Anti-Fraud bersama para Jaksa Agung negara bagian di Amerika Serikat.

Dalam pidatonya, Vance menyebut pemerintah telah mengungkap miliaran dolar dana publik yang diduga dicuri melalui berbagai skema penipuan, mulai dari bantuan usaha kecil, Medicaid, hingga bantuan pendidikan.

“Dalam dua bulan, kami telah mengungkap miliaran dolar manfaat yang dicuri dari rakyat Amerika,” ujar Vance.

Ia merinci, pemerintah telah mengembalikan lebih dari 22 miliar dolar bantuan usaha kecil yang dinilai fraud ke Departemen Keuangan AS. Selain itu, sekitar 1,3 miliar dolar klaim Medicaid palsu dari sejumlah negara bagian, terutama California, juga berhasil dihentikan.

Pemerintah federal bahkan menahan sementara pembayaran layanan hospice dan kesehatan rumah selama enam bulan untuk memastikan penyedia layanan benar-benar memberikan pelayanan yang sesuai.

Tak hanya itu, pemerintahan Trump-Vance juga mengklaim menemukan 6,3 miliar dolar kontrak bermasalah yang sebagian besar diberikan pada pemerintahan sebelumnya, serta memblokir 60 juta dolar penipuan bantuan pendidikan mahasiswa.

Vance menekankan bahwa penipuan bukanlah “kejahatan tanpa korban”. Menurutnya, dampak terbesar justru dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan tersebut.

“Mahasiswa kehilangan bantuan pendidikan, pasien kehilangan layanan kesehatan, dan pelaku usaha kecil kehilangan akses pinjaman akibat ulah para penipu,” katanya.

Sementara itu, pejabat senior Gedung Putih, Stephen Miller, menyebut Amerika kini menghadapi krisis kepercayaan akibat maraknya penipuan bantuan sosial dan kesejahteraan.

Ia menilai sistem bantuan pemerintah selama ini terlalu bergantung pada “honor system” atau kepercayaan kepada masyarakat tanpa verifikasi ketat.

“Kita menjadi negara yang terlalu mengandalkan kejujuran, sementara banyak pihak justru memanfaatkannya untuk memperkaya diri,” ujar Miller.

Dalam forum tersebut, Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan pembentukan National Fraud Enforcement Division yang fokus mengejar kasus penipuan bantuan pemerintah secara nasional.

Pejabat DOJ, Andrew, mengungkapkan dalam 50 hari terakhir pihaknya telah menangani lebih dari 450 kasus fraud besar di berbagai negara bagian, termasuk kasus penipuan Medicaid senilai 650 juta dolar di Arizona dan 270 juta dolar di California.

Pemerintah AS kini menggandeng para Jaksa Agung negara bagian untuk memperkuat investigasi, pertukaran data, hingga penuntutan para pelaku.

Di akhir forum, Vance menyoroti kasus memilukan seorang lansia yang meninggal setelah ditelantarkan oleh penyedia layanan kesehatan yang tetap menerima pembayaran Medicaid meski tidak pernah memberikan perawatan.

“Seorang pria tua meninggal dalam kondisi diabaikan, sementara pelaku penipuan menjadi kaya dari layanan yang tidak pernah diberikan,” kata Vance.

Pemerintah AS menegaskan perang melawan fraud akan terus diperluas demi melindungi dana publik dan menjaga keberlangsungan program sosial bagi warga Amerika.