Prabowo Subianto Sampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027, Target Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen dan Soroti Kebocoran Kekayaan Negara

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026). Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan partai politik. Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat dinyatakan kuorum dengan kehadiran 451 anggota dewan dari seluruh fraksi.

Target Ekonomi Makro RAPBN 2027

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN harus menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah menetapkan sejumlah target indikator ekonomi makro dalam KEM-PPKF RAPBN 2027 sebagai landasan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, antara lain:

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja negara direncanakan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB.

Defisit anggaran dijaga pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen dari PDB.

Inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok pada kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel.

Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Fokus pada Kemiskinan dan Lapangan Kerja

Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang paripurna.

Pemerintah menetapkan target sosial ekonomi pada 2027 meliputi:

Angka kemiskinan turun menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan ke kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Rasio gini diproyeksikan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

Lapangan kerja formal ditargetkan meningkat menjadi 40,81 persen pada 2027.

Program Desa Nelayan dan Ketahanan Pangan

Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti kondisi nelayan di berbagai daerah yang masih kesulitan memperoleh akses es batu dan bahan bakar solar.

Pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Pada 2026, sebanyak 1.386 desa nelayan ditargetkan mulai diresmikan dengan fasilitas seperti instalasi pembuat es batu, cold storage, dan SPBU khusus nelayan.

Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditopang sektor pertanian, perikanan, dan penguatan koperasi desa.

Soroti Kebocoran Kekayaan Negara

Dalam bagian pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti dugaan kebocoran kekayaan negara akibat praktik manipulasi perdagangan internasional.

Menurut Presiden, berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Monetary Fund, Indonesia diperkirakan mengalami potensi kehilangan kekayaan negara hingga 900 miliar dolar AS selama beberapa dekade terakhir.

“Terjadi apa yang disebut under-invoicing dan transfer pricing. Banyak pengusaha menjual dari perusahaan dalam negeri ke perusahaan miliknya di luar negeri dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya,” kata Presiden.

Presiden meminta reformasi menyeluruh pada lembaga penegak hukum dan pelayanan publik, termasuk sektor Bea dan Cukai, guna menekan praktik kebocoran ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan nikel tanpa bergantung pada mekanisme harga luar negeri.

DPR RI Jadwalkan Pembahasan Lanjutan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR mengapresiasi kehadiran langsung Presiden dalam penyampaian dokumen strategis KEM-PPKF RAPBN 2027.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan parlemen diperlukan agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sesuai jadwal DPR RI, rapat paripurna berikutnya akan digelar pada 4 Juni 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2027 yang telah diajukan pemerintah.