China Balas Sanksi AS, Larang Perusahaan Patuhi Blacklist dan Soroti Krisis Selat Hormuz

Beijing/Washington – Pemerintah China secara tegas membalas kampanye sanksi Amerika Serikat dengan langkah yang jauh lebih keras dari sekadar protes diplomatik. Melalui Kementerian Perdagangan, Beijing mengeluarkan perintah resmi yang melarang perusahaan dalam negeri untuk mematuhi sanksi terbaru Washington terhadap sejumlah perusahaan petrokimia China.

Langkah ini diambil setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan lima perusahaan besar China ke dalam daftar hitam atas dugaan keterlibatan dalam pengiriman dan pengolahan minyak Iran. Sanksi tersebut dinilai mengancam jalur pasokan energi yang selama ini menjadi tulang punggung sektor kilang independen China.

“Firewall” Hukum China

Perintah dari Kementerian Perdagangan China (MOCOM) menciptakan semacam “firewall hukum” yang melindungi perusahaan domestik. Aturan itu secara eksplisit melarang individu maupun institusi di China—termasuk cabang bank asing—untuk membekukan aset atau menghentikan bisnis hanya karena mengikuti sanksi AS.

Dengan kebijakan ini, Beijing menegaskan bahwa kepentingan energi nasional, khususnya ketergantungan pada minyak Iran, tidak bisa ditawar.

Dorong De-dolarisasi Perdagangan Minyak

Jika akses perusahaan-perusahaan tersebut ke sistem dolar dibatasi, China diperkirakan akan mengalihkan transaksi ke sistem pembayaran alternatif seperti Cross-Border Interbank Payment System dan memanfaatkan yuan digital (e-CNY). Langkah ini dinilai dapat mempercepat tren de-dolarisasi dalam perdagangan minyak global.

Beijing juga memperingatkan akan mengambil tindakan balasan terhadap pihak mana pun yang mematuhi sanksi AS hingga merugikan kepentingan nasional China. Kondisi ini menempatkan perusahaan multinasional dan bank global dalam dilema kepatuhan ganda.

Krisis Selat Hormuz Jadi Agenda Utama

Di tengah ketegangan tersebut, perhatian dunia juga tertuju pada krisis di Selat Hormuz—jalur vital energi global yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.

Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menegaskan bahwa pembukaan kembali jalur tersebut menjadi prioritas mendesak. Ia menyerukan de-eskalasi simultan, dengan Iran menghentikan pembatasan dan AS mengakhiri blokade lautnya.

“Komunitas internasional perlu bersuara untuk mencegah kembalinya konflik,” ujarnya dalam pernyataan di New York.

Jelang Pertemuan Trump–Xi Jinping

Isu ini diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan antara Presiden AS Donald Trumpdan Presiden China Xi Jinping pada 14–15 Mei mendatang di Beijing.

Pertemuan tersebut sempat tertunda akibat konflik yang pecah pada Februari 2026. Jika krisis Hormuz belum terselesaikan, pembicaraan bilateral berpotensi bergeser dari isu perdagangan dan teknologi menjadi negosiasi besar terkait keamanan energi Timur Tengah.

China Bantah Terlibat Militer dengan Iran

Dalam kesempatan yang sama, Beijing membantah tuduhan adanya kerja sama militer dengan Iran. China menegaskan posisinya sebagai pihak yang mendorong perdamaian, termasuk perannya dalam memfasilitasi gencatan senjata sebelumnya.

Sebagai importir minyak terbesar dunia, China menyatakan bahwa stabilitas jalur energi global bukan hanya kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan internasional.

Tarik Ulur Kekuatan Global

Situasi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Di satu sisi, AS berupaya menekan Iran dan mitranya melalui sanksi. Di sisi lain, China menunjukkan kesiapan untuk melindungi kepentingannya—bahkan jika harus menantang dominasi sistem keuangan global berbasis dolar.

Jika tidak ada terobosan diplomatik, pertemuan Beijing mendatang berpotensi menjadi salah satu momen paling krusial dalam menentukan arah hubungan global serta stabilitas pasokan energi dunia.