Program Bansos Diperkuat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf: 1,9 Juta Penerima Bansos Dicoret

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto  dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Jumat malam (19/9/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program prioritas Kementerian Sosial, termasuk reformasi data penerima bantuan sosial (bansos) dan peningkatan program pemberdayaan.

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 untuk mewujudkan bansos yang lebih tepat sasaran. Salah satu langkah strategisnya adalah pembaruan data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data lama, yaitu DTKS, tidak berlaku lagi.

Verifikasi Data Ungkap Jutaan Penerima Tidak Layak

DTSEN kini memuat peringkat desil 1 hingga desil 10, yang membantu pemerintah menyalurkan bansos kepada mereka yang paling berhak. Melalui verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama BPS, ditemukan sejumlah kejanggalan.

"Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check itu, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos," ungkap Gus Ipul.

Penerima yang tidak memenuhi syarat tersebut kemudian dicoret dan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak.

Selain itu, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi penerima bansos yang tidak semestinya. Hasilnya, ditemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi "main judul" atau memanipulasi data. Beberapa di antaranya bahkan mengaku sebagai anggota DPR, TNI/Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.

"Tentu kita lakukan penelusuran khusus. Bagi yang benar-benar bermain judul, tidak akan bisa menerima bansos lagi," tegas Gus Ipul.

Bagi mereka yang memang membutuhkan namun dicoret, Gus Ipul memberikan kesempatan untuk reaktivasi dengan mendaftar ulang di kantor desa/kelurahan atau melalui aplikasi khusus.

Fokus pada Pemberdayaan dan Tambahan Anggaran

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penyaluran bansos hingga saat ini berjalan dengan baik. Penyaluran triwulan pertama sudah 100% rampung, sementara triwulan ketiga sudah mencapai 75%. Ia menambahkan, tidak ada bansos yang dikurangi, bahkan dalam beberapa kesempatan, Presiden menambah alokasi untuk mereka yang benar-benar berhak.

Pemerintah juga akan memperkuat program pemberdayaan, terutama untuk permakanan lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Gus Ipul menekankan bahwa bansos harus dipahami sebagai bantuan sementara, bukan selamanya.

"Kita ingin yang namanya bansos ini dipahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya," jelasnya.

Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran. Gus Ipul juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dunia usaha, dan filantropi, untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrem.