Bahrain dan AS Ajukan Resolusi DK PBB Desak Iran Hentikan Serangan di Selat Hormuz

Bahrain bersama Amerika Serikat secara resmi mengajukan rancangan resolusi baru ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait situasi di Selat Hormuz yang memanas akibat serangan terhadap kapal-kapal komersial dan gangguan jalur pelayaran internasional.

Resolusi tersebut mendapat dukungan penuh dari negara-negara Teluk seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dalam konferensi pers di markas besar PBB, para diplomat menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling vital di dunia karena menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Mereka menilai situasi terbaru menunjukkan perlunya tindakan kolektif internasional untuk menjaga keamanan dan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Draf resolusi itu meminta Iran segera menghentikan seluruh serangan dan ancaman terhadap kapal dagang dan komersial, menghentikan pemasangan ranjau laut, serta mengakhiri pungutan ilegal terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Duta Besar AS, Mike Waltz, menyebut tindakan Iran sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi dunia.

Menurutnya, pemasangan ranjau laut dan penarikan biaya lintasan di jalur internasional berpotensi menghancurkan stabilitas perdagangan global. Ia juga menuding Iran melanggar berbagai aturan internasional termasuk Konvensi Hukum Laut PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2817.

“Tidak ada negara yang boleh menggunakan jalur laut internasional sebagai alat tekanan politik maupun ekonomi,” tegas Waltz.

Para diplomat menyebut sedikitnya 32 kapal komersial telah menjadi target sejak akhir Februari menurut data Organisasi Maritim Internasional. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa di kalangan pelaut serta membuat sekitar 2.000 kapal dan 20.000 awak tertahan di laut.

Qatar menilai penutupan Selat Hormuz telah berdampak besar terhadap perdagangan minyak dan gas dunia. Negara itu memperingatkan bahwa sekitar 20 persen perdagangan minyak global dan LNG terganggu akibat krisis tersebut.

Selain menuntut penghentian serangan, resolusi juga mendukung pembentukan koridor kemanusiaan melalui Selat Hormuz guna memastikan distribusi bantuan, pangan, pupuk, dan kebutuhan penting lainnya tetap berjalan.

Negara-negara sponsor berharap resolusi ini memperoleh dukungan luas seperti Resolusi 2817 sebelumnya yang mendapat 136 sponsor bersama di PBB. Mereka menegaskan upaya ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan, melindungi perdagangan internasional, dan mencegah eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk.