António Guterres: Migrasi Bukan Krisis, Dunia Gagal Mengelolanya Bersama

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyerukan penguatan kerja sama global dalam menangani isu migrasi internasional saat berpidato di forum tingkat tinggi migrasi PBB. Dalam pidatonya, Guterres menegaskan bahwa migrasi bukanlah krisis, melainkan kegagalan dunia dalam mengelolanya secara bersama-sama.

“Migrasi adalah bagian integral dari kisah umat manusia. Namun hari ini, migrasi dipelintir oleh ketakutan dan disinformasi. Para migran dijadikan kambing hitam demi kepentingan politik, didemonisasi dalam ruang publik, dan hak serta martabat mereka diabaikan,” ujar Guterres di hadapan para delegasi internasional.

Ia menekankan bahwa Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration menjadi tonggak penting kerja sama multilateral sejak diadopsi beberapa tahun lalu. Menurutnya, berbagai negara telah mulai mengambil langkah konkret seperti memperluas jalur migrasi legal, memperkuat mobilitas tenaga kerja, meningkatkan sistem pencarian dan penyelamatan, hingga memperbaiki sistem data migrasi.

Namun, laporan terbaru PBB menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Dalam empat tahun terakhir, sedikitnya 200 ribu korban perdagangan manusia tercatat, mayoritas perempuan dan anak perempuan. Selain itu, lebih dari 15 ribu orang dilaporkan meninggal atau hilang di jalur migrasi hanya dalam dua tahun terakhir.

Guterres menilai tidak ada satu negara pun yang mampu menangani migrasi sendirian. Karena itu, ia menyerukan kerja sama lintas negara, lintas pemerintahan, dan lintas masyarakat untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih manusiawi.

Dalam pidatonya, Guterres memaparkan enam langkah utama yang perlu dilakukan dunia internasional. Pertama, memastikan hak asasi manusia menjadi pusat kebijakan migrasi, termasuk mengakhiri praktik diskriminatif dan penahanan terhadap anak-anak serta keluarga migran.

Kedua, meningkatkan keselamatan migrasi melalui sistem peringatan dini, data yang lebih baik, dan operasi pencarian serta penyelamatan sesuai hukum internasional.

Ketiga, menindak tegas jaringan penyelundup dan perdagangan manusia yang disebutnya sebagai jaringan kriminal transnasional yang memanfaatkan penderitaan manusia demi keuntungan finansial.

“Tidak dapat diterima jika dunia melakukan jauh lebih sedikit untuk menghentikan perdagangan manusia dibandingkan perang terhadap narkotika,” tegasnya.

Langkah keempat adalah memperluas jalur migrasi legal bagi pekerja, pelajar, keluarga, dan pencari suaka. Menurutnya, jalur legal akan mengurangi migrasi ilegal dan eksploitasi tenaga kerja.

Kelima, PBB mendorong investasi besar-besaran di negara asal migran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja agar migrasi benar-benar menjadi pilihan, bukan keterpaksaan.

Terakhir, Guterres menyerukan investasi lebih besar dalam kerja sama internasional, termasuk penguatan data migrasi dan sinergi dengan kesepakatan global tentang pengungsi.

Di akhir pidatonya, Guterres menegaskan bahwa forum tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat komitmen global melalui target yang terukur dan kerja sama nyata demi menciptakan sistem migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi bagi seluruh dunia.