Pertemuan Tertutup 3 Jam, Tokoh Diplomasi Apresiasi Arah Kebijakan Luar Negeri Prabowo

Jakarta – Sejumlah tokoh senior diplomasi Indonesia, yakni Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Jusuf Wanandi, mengapresiasi keterbukaan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar tiga jam pada Senin sore. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait pembentukan Board of Peace (BOP) dalam upaya penyelesaian konflik Palestina, terutama di Gaza.

Hassan Wirajuda menyebut pertemuan tersebut memberikan pencerahan yang sangat penting, terutama bagi kalangan di luar pemerintahan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan informasi akibat sifat diplomasi yang konfidensial.

“Banyak hal dalam diplomasi yang tidak bisa dibuka ke publik. Karena itu, sore ini kami mendapat banyak informasi yang sebelumnya tidak kami ketahui, sehingga persepsi yang berkembang di masyarakat bisa diluruskan,” ujar Hassan.

Indonesia Masuk BOP Lewat Konsultasi Negara Islam

Hassan menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace tidak diambil secara tergesa-gesa. Indonesia terlebih dahulu melalui dua rangkaian konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, baik di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York maupun melalui koordinasi erat dengan tujuh negara Islam lainnya.

Menurutnya, keberadaan delapan negara tersebut menjadi faktor penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan BOP di tengah dinamika geopolitik global.

“Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace, termasuk menghadapi potensi pengaruh besar negara-negara kuat,” jelasnya.

Tak Perlu Apriori Proses di Luar Kerangka PBB

Menanggapi kritik publik terkait pembentukan BOP yang dinilai berada di luar mekanisme PBB, Hassan menegaskan bahwa dalam sejarah, banyak penyelesaian konflik besar justru lahir dari proses di luar kerangka formal PBB.

Ia mencontohkan perjuangan Indonesia dalam perundingan dengan Belanda hingga pengembalian Irian Barat yang melibatkan peran mediasi Amerika Serikat sebelum akhirnya diformalkan di PBB.

“Kita tidak perlu apriori menilai negatif proses di luar PBB, sepanjang menghasilkan solusi dan tetap sejalan dengan kepentingan bangsa,” tegasnya.

Kontribusi Indonesia untuk Kemanusiaan Gaza

Soal kontribusi Indonesia dalam BOP, Hassan menegaskan belum ada keputusan final terkait besaran maupun waktu kontribusi. Namun, ia menekankan bahwa jika Indonesia memberikan sumbangan, maka fokus utamanya adalah membantu rakyat Palestina di Gaza sebagai wujud nyata solidaritas kemanusiaan.

Ia juga menyoroti bahwa meskipun masih dalam tahap awal, inisiatif BOP telah berkontribusi pada penghentian sementara perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun dan menelan puluhan ribu korban jiwa, serta membuka jalur bantuan kemanusiaan melalui perbatasan Rafah.

Komitmen Two State Solution Harga Mati

Sementara itu, Alwi Shihab menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara jelas menyampaikan Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmennya terhadap perjuangan Palestina dan tetap berpegang pada two state solution sebagai prinsip utama.

“Two state solution adalah harga mati. Kalau Board of Peace ini nanti tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, Presiden menegaskan kita bisa keluar dengan mudah,” ujar Alwi.

Ia menambahkan bahwa keikutsertaan Indonesia justru bertujuan untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi Palestina, bukan sebaliknya.

Diplomasi yang Perlu Dipahami Publik

Senada dengan itu, Jusuf Wanandi mengaku mendapat pencerahan mendalam dari penjelasan Presiden Prabowo. Ia menilai keterbukaan ini penting agar masyarakat memahami kompleksitas keputusan diplomatik yang diambil pemerintah.

“Masalah ini sangat pelik dan tidak bisa dijelaskan secara sembarangan. Kesempatan yang dibuka Presiden ini harus kita hargai dan manfaatkan bersama,” kata Jusuf.

Ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperjelas arah kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah diplomatik tetap berpijak pada kepentingan nasional dan pembelaan terhadap rakyat Palestina.