Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif dengan sejumlah ulama dan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia untuk membahas perkembangan geopolitik global serta kondisi ekonomi nasional.
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga menjelang waktu berbuka puasa itu dihadiri sejumlah tokoh Islam nasional, di antaranya Rais Aam Nahdlatul Ulama, Miftahul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar.
Selain itu, pertemuan juga melibatkan puluhan pimpinan ormas Islam, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tokoh yang hadir antara lain pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren TebuirengAbdul Hakim Mahfud, serta pimpinan sejumlah pesantren besar lainnya seperti Lirboyo, Ploso, Darunnajah, dan Al-Bahjah.
Menurut Nusron Wahid, Presiden menjelaskan dua isu utama dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah situasi geopolitik dan geoekonomi global, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Gaza, Palestina, serta ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Presiden menyampaikan perkembangan terbaru terkait konflik di Timur Tengah, termasuk potensi dampaknya bagi Indonesia, baik dari sisi keamanan, ekonomi, hingga ketahanan pangan dan energi,” ujar Nusron.
Isu kedua yang dibahas adalah kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri. Presiden juga menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Dalam diskusi tersebut, para ulama dan pimpinan ormas Islam sepakat untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Nusron menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, khususnya potensi perang antara Iran dan Amerika Serikat yang dapat memicu gejolak di kawasan.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan langkah Indonesia dalam menjaga keseimbangan perdagangan global, termasuk kerja sama perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
“Indonesia saat ini memiliki surplus perdagangan sekitar 24 miliar dolar AS terhadap Amerika Serikat. Jika dikenakan tarif tinggi hingga 32 persen, maka produk Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar Amerika,” kata Nusron.
Karena itu, pemerintah memilih langkah penyesuaian perdagangan, termasuk pengalihan sumber impor komoditas tertentu seperti kedelai dan energi dari negara lain ke Amerika Serikat guna menjaga keseimbangan tarif perdagangan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama dalam upaya menciptakan perdamaian internasional.
Ia juga membuka kemungkinan peran Indonesia sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah, termasuk menjalin komunikasi dengan Iran dan negara-negara lain di kawasan.
“Prinsipnya Presiden bersama sejumlah pemimpin negara menginginkan perdamaian dan mencegah konflik yang lebih luas di kawasan,” ujar Nusron.
Ia menambahkan, langkah diplomasi Indonesia juga mendapat dukungan dari beberapa negara di Timur Tengah serta negara Islam lainnya, termasuk Pakistan dan Uni Emirat Arab.
Pemerintah berharap komunikasi dengan tokoh agama dan pimpinan ormas Islam dapat memperkuat dukungan nasional terhadap upaya diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
