Jakarta — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran pendidikan. Penegasan itu disampaikan kepada awak media usai agenda internal pemerintah, Jumat.
Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Tanah Air pada Jumat pagi setelah melakukan kunjungan luar negeri ke Amerika Serikat, Inggris, dan Yordania. Sore harinya, Presiden dijadwalkan memimpin rapat terbatas menjelang waktu berbuka puasa yang akan dilanjutkan secara tertutup di Istana.
Dalam kesempatan tersebut, Teddy meluruskan narasi yang berkembang di publik mengenai program MBG. Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak dikurangi.
“Anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Tahun ini nilainya Rp769,1 triliun dan itu sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR sejak tahun lalu, termasuk peruntukannya,” jelasnya.
Menurut Teddy, tidak ada satu pun program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar tetap berjalan. Bahkan, pemerintah menambah inisiatif baru seperti Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah atau yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Dalam satu tahun sudah hampir 16.000 sampai 20.000 siswa yang terakomodasi di 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah baru,” ujarnya.
Terkait isu sekolah rusak dan terbengkalai, Teddy menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan sekolah berada di pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah pusat tetap turun tangan melakukan renovasi.
“Di tahun 2025 saja sudah sekitar 16.000 sekolah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun melalui Kementerian Pendidikan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga telah mendistribusikan sekitar 280.000 unit televisi digital untuk mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah pada 2025 dan akan ditingkatkan kembali tahun ini.
Menanggapi isu kesejahteraan guru, Teddy menyebut ada sejumlah kebijakan yang telah dilakukan. Insentif guru honorer yang selama 20 tahun tidak mengalami kenaikan, kini naik menjadi Rp400 ribu per bulan. Tunjangan guru non-ASN juga meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
“Sekarang pemberian tunjangan langsung ditransfer setiap bulan ke rekening guru, tidak lagi tiga bulan sekali melalui daerah,” ujarnya.
Terkait isu kenaikan harga bahan pokok yang dikaitkan dengan program MBG, Teddy mengatakan penjelasan teknis lebih rinci akan disampaikan oleh Kepala Badan terkait dalam waktu dekat.
Ia kembali menegaskan bahwa program MBG justru menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi. Semuanya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah dan lebih fokus kepada siswa, sekolah, dan guru,” tegas Teddy.
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar dan memastikan publik memahami bahwa program MBG merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pendidikan nasional.
