Nusantara — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali turun langsung ke lapangan dengan meninjau Kawasan Legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Rabu (31/12/2025). Kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah tidak hanya pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan simbol dan fungsi demokrasi di ibu kota baru Indonesia.
Berbeda dari konsep gedung parlemen konvensional yang cenderung tertutup, kawasan legislatif di IKN dirancang sebagai ruang yang lebih inklusif dan partisipatif. Salah satu elemen kuncinya adalah Plaza Demokrasi, ruang publik terbuka yang disiapkan sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Desain ini mencerminkan upaya menghadirkan demokrasi yang lebih dekat dengan warga, sejalan dengan semangat pemindahan ibu kota.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah dimulai sejak awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir 2027. Target ini menjadi bagian dari peta jalan pemerintah untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, mengungkapkan bahwa gedung sidang paripurna legislatif akan memiliki kapasitas 1.500 kursi, dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi dinamika keanggotaan parlemen di masa depan. Selain ruang sidang utama, kawasan ini juga dilengkapi ruang komisi, ruang rapat berskala kecil, hingga fasilitas pendukung yang dirancang untuk mendukung proses legislasi yang lebih efektif dan modern.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres Gibran juga meninjau rencana kawasan yudikatif, yang akan menjadi rumah bagi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Menariknya, setiap bangunan dirancang dengan pendekatan filosofis yang kuat. Pilar-pilar pada masing-masing gedung bukan sekadar elemen arsitektur, tetapi simbol nilai-nilai peradilan, mulai dari keberagaman lingkungan hukum hingga pengawasan dan integritas hakim.
Peninjauan ini turut dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.
Dengan progres yang terus dikawal, kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tidak hanya disiapkan sebagai pusat administrasi negara, tetapi juga sebagai wajah baru demokrasi dan penegakan hukum Indonesia di masa depan.
