Jakarta — 29 Desember 2025-Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mengintensifkan percepatan penanganan bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers nasional yang digelar di Posko Nasional Penanganan Bencana, Senin (29/12).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melalui jajaran menteri menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dikerahkan secara maksimal untuk memastikan percepatan penanganan fase tanggap darurat, transisi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah terdampak kini mulai beralih ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, sejumlah kabupaten/kota masih memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan dasar.
Pemerintah juga memastikan pemulihan layanan vital berjalan progresif. Jaringan listrik dan komunikasi terus dipulihkan, termasuk penambahan ratusan unit Starlink di wilayah yang belum terjangkau sinyal. Seluruh rumah sakit daerah telah kembali beroperasi, sementara sebagian kecil puskesmas masih dalam tahap pemulihan.
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada 5 Januari. Meski ribuan sekolah terdampak, proses pembelajaran tetap dijalankan, termasuk melalui penggunaan tenda darurat di sejumlah wilayah dengan kerusakan berat.
Panglima TNI melaporkan pengerahan puluhan ribu personel untuk mendukung pembangunan jembatan darurat, hunian sementara, distribusi logistik, hingga trauma healing bagi korban. Hingga kini, puluhan jembatan Bailey dan Armco telah dibangun dan digunakan masyarakat. TNI juga mengerahkan pesawat, helikopter, dan kapal perang untuk distribusi bantuan ke wilayah terisolasi.
Sementara itu, Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah menambah ribuan personel untuk mempercepat pembersihan fasilitas publik, pembangunan sumur bor, dapur umum, layanan kesehatan, hingga pengamanan wilayah terdampak. Polri juga membuka layanan sosial tambahan seperti servis kendaraan gratis bagi warga terdampak.
Kepala BNPB melaporkan distribusi logistik berjalan dengan tingkat penyaluran di atas 80 persen di seluruh posko. Pemerintah juga mulai menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan secara jemput bola melalui perbankan Himbara untuk meringankan beban masyarakat.
Dari sisi bantuan sosial, Kementerian Sosial telah menyalurkan ratusan miliar rupiah bantuan tanggap darurat, termasuk santunan korban meninggal dunia, bantuan hunian, serta dukungan pemulihan ekonomi bagi keluarga terdampak.
Menteri Dalam Negeri menambahkan bahwa pemerintah tengah mempercepat pendataan kerusakan rumah dengan skema bantuan berbeda untuk kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Selain itu, ribuan praja IPDN diterjunkan untuk membantu pemulihan administrasi pemerintahan desa yang terdampak parah.
Pemerintah juga menegaskan komitmen mitigasi bencana lanjutan dengan pembersihan aliran sungai, pemetaan daerah rawan longsor, serta modifikasi cuaca bekerja sama dengan BMKG. Presiden Prabowo bahkan menginstruksikan penambahan alat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana nasional ke depan.
Menutup konferensi pers, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk terus bersinergi, menjaga kekompakan, serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya mengganggu proses pemulihan.
“Gotong royong adalah kunci. Dengan kebersamaan, pemulihan akan berjalan lebih cepat dan lebih kuat,” tegas pemerintah.
