Jakarta – 16 Desember 2025-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pertemuan strategis bersama enam gubernur, 42 bupati dan wali kota se-Tanah Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Selasa sore (16/12).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta para wakil menteri dan pejabat terkait.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari transformasi Indonesia menuju negara maju, modern, dan makmur. Ia menekankan tidak boleh ada satu pun wilayah Indonesia yang tertinggal.
“Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota harus kita bangun,” tegas Prabowo.
Presiden menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, pengelolaan kekayaan negara yang jujur dan transparan, serta pemberantasan korupsi. Ia menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat yang menyalahgunakan kewenangan tanpa memandang latar belakang politik, suku, atau agama.
“Kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Swasembada Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa ketahanan panganmerupakan fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk di Papua. Ia menargetkan setiap provinsi hingga kabupaten mampu mencapai swasembada pangan.
“Kabupaten harus mampu bertahan sendiri. Kita harus punya lumbung desa, lumbung kecamatan, hingga lumbung nasional,” kata Prabowo.
Selain pangan, Presiden juga mendorong swasembada energi melalui pemanfaatan energi surya, tenaga air, serta pengembangan bioenergi dari kelapa sawit, tebu, dan singkong. Ia menargetkan pengurangan signifikan impor BBM dalam beberapa tahun ke depan.
Program Nasional dan Otsus Papua
Presiden memastikan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, ketahanan pangan, food estate, serta penyelesaian Jalan Trans Papua akan terus dipercepat. Pemerintah juga menargetkan pembangunan sekitar 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua yang diharapkan berfungsi penuh pada 17 Agustus 2026.
Dana Otonomi Khusus Papua juga menjadi sorotan. Presiden meminta kepala daerah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaannya dan mengingatkan agar pejabat daerah fokus bekerja untuk rakyat.
“Rakyat sekarang pintar, semua punya gadget. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Komite Percepatan Papua Siap Kawal Program
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Felix Fernando Wanggai, melaporkan bahwa komite telah membagi tugas ke dalam beberapa portofolio strategis, mulai dari infrastruktur, ekonomi dan investasi, ketahanan pangan dan energi, hingga penguatan SDM dan pemuda Papua.
Komite ini akan berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus melakukan sinkronisasi, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan Papua secara berkala.
Presiden Prabowo menutup pertemuan dengan mempersilakan para gubernur menyampaikan langsung aspirasi dan prioritas daerah masing-masing, seraya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua.
