LJakarta, 15 Desember 2025 – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih terakhir di penghujung tahun 2025. Agenda utama sidang ini adalah evaluasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta penegasan kembali komitmen pemerintah terhadap reformasi tata kelola sumber daya alam dan ekonomi nasional.
Penanganan Bencana Bergerak Cepat, Jembatan Bailey Rampung dalam Seminggu
Presiden Prabowo membuka sidang dengan menayangkan video dokumentasi pembangunan jembatan Bailey di tiga provinsi terdampak bencana. Ia mengapresiasi kerja keras tim di lapangan, yang terdiri dari TNI, Polri, dan warga, yang berhasil menyelesaikan pemasangan tujuh dari 50 jembatan Bailey hanya dalam waktu satu minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan awal satu bulan. Jembatan-jembatan ini, dengan bobot antara 30 hingga 50 ton per unit, vital untuk memulihkan akses darat.
Dalam paparannya, Panglima TNI melaporkan pengerahan total 35.047 personel dan berbagai alutsista, termasuk 82 unit pesawat dan helikopter, serta 20 unit KRI untuk dukungan logistik. Kapolri menambahkan pengerahan 10.999 personel Polri dan mendirikan 91 posko tanggap bencana.
Pembangunan Infrastruktur: 7 dari 50 jembatan Bailey telah rampung. Pemasangan jembatan Tipene, penghubung Bireun-Takengon, sedang dalam tahap akhir.
Dana Operasional: Presiden Prabowo memastikan dana operasional taktis telah disalurkan: Rp20 miliar untuk setiap gubernur dan Rp4 miliar untuk 52 bupati/walikota yang terdampak, di luar anggaran pemulihan.
Perumahan: Menteri Perumahan melaporkan kerugian rumah terdampak mencapai 139.485 unit (rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut). Pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap)non-APBN akan segera dimulai bulan ini.
Kesehatan: Menteri Kesehatan melaporkan 100% rumah sakit yang terdampak kini sudah beroperasi kembali secara bertahap. Sebanyak 450 tenaga kesehatan relawan disiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi bencana guna membantu pemulihan.
Presiden Prabowo menegaskan agar tidak ada "wisata bencana" dan meminta semua pejabat yang datang harus benar-benar memiliki tujuan membantu mengatasi masalah. Ia juga menginstruksikan pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk segera memulai pembangunan hunian sementara dan tetap.
Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Menteri Pertanian melaporkan kondisi ketahanan pangan yang sangat positif, bahkan di tengah bencana.
Bantuan Pangan: Telah dikirimkan 44.000 ton beras ke daerah bencana.
Swasembada: Indonesia diperkirakan akan mengumumkan swasembada pangan per 1 Januari 2026, dengan stok beras tertinggi mencapai 3,7 juta ton di akhir tahun.
Kesejahteraan Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36%, tertinggi dalam sejarah.
Sektor Kesehatan dan Gizi: Fokus pada Dokter Spesialis dan Makan Bergizi Gratis
Menteri Kesehatan menyoroti kurangnya dokter spesialis di rumah sakit yang baru dibangun. Hanya 56% rumah sakit yang memiliki dokter spesialis wajib, dan 100% rumah sakit tidak memiliki dokter jantung atau stroke.
Pendidikan Spesialis: Pemerintah akan mempercepat pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (Hospital Based Specialist Training) dengan dukungan 148 program studi baru dari 57 Fakultas Kedokteran dan 120 Prodi Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU).
Program Gizi: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan Program Makan Bergizi Gratis telah melayani 50,3 juta penerima manfaat. Sebanyak 323 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di daerah bencana telah dikonversi untuk melayani pengungsi. Program ini juga disebut mampu menstabilkan harga pangan lokal secara masif.
Pencabutan Izin Hutan dan Penegasan Pasal 33 UUD 1945
Menteri Kehutanan melaporkan telah mencabut 22 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 116.000 hektar di Sumatera terkait bencana, sebagai bagian dari penertiban 1,5 juta hektar PBPH nakal yang dicabut dalam satu tahun.
Presiden Prabowo menutup sidang dengan penegasan keras mengenai tata kelola sumber daya alam, mengutip Pasal 33 UUD 1945:
"Semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33."
Ia menekankan bahwa konsesi yang tidak menguntungkan kepentingan nasional, seperti keuntungan yang dibawa ke luar negeri, harus dicabut. Presiden juga menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas aparat yang terlibat dalam praktik ilegal seperti illegal logging, illegal mining, dan penyelundupan timah.
Kebijakan Akhir Tahun: Nataru dan Dukungan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan indikator makro ekonomi yang kuat dan mengusulkan kebijakan liburan dan ekonomi:
Work From Anywhere/Everywhere (WFAE): Diusulkan untuk tanggal 29-31 Desember 2025 untuk mendorong pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Nataru. Usulan ini disetujui oleh Presiden.
Relaksasi KUR Bencana: Mengusulkan penghapusan piutang bagi debitur KUR yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan akibat bencana, perpanjangan tenor, dan nol persen suku bunga di tahun 2026.
Diskon Transportasi: Menteri Perhubungan melaporkan kesiapan angkutan Nataru (Natal dan Tahun Baru), dengan proyeksi pergerakan mencapai 119,5 juta orang. Pemerintah memberikan diskon tarif tol hingga 20%, tiket kapal penyeberangan 19%, kapal laut 30%, dan kereta api ekonomi 30% untuk periode Nataru.
