Jakarta, 1 Desember 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dan menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenangan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wilayah Medan.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin malam, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan secara rinci konstruksi perkara yang menjadi kelanjutan dari rangkaian operasi OTT sebelumnya di Semarang, Solo, hingga Jawa Barat.
Dua ASN DJKA Ditahan
KPK resmi menahan:
• EKW, ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA,
• MHC, ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA,
keduanya bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2021–2024.
Keduanya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 1–20 Desember 2025 di Rutan Kelas I Jakarta Timur.
Kronologi dan Modus Pengaturan Pemenang Lelang
Menurut KPK, terdapat praktik sistematis yang dilakukan para tersangka bersama pihak swasta untuk mengondisikan pemenang proyek, antara lain:
• Pembuatan plot daftar pemenang lelang yang ditentukan sejak awal oleh sejumlah pejabat internal DJKA.
• Pertemuan dan asistensi tertutup di hotel di Bandung, jauh dari lokasi proyek di Medan, untuk memeriksa dokumen dan menyesuaikan syarat khusus agar mengarah pada perusahaan tertentu.
• Keterlibatan perusahaan rekanan, termasuk perwakilan PT Waskita Karya dan perusahaan lainnya, dalam proses persiapan dokumen penawaran.
Dalam penyelidikan, KPK menemukan sejumlah aliran dana:
• Rp1,1 miliar diduga diterima MHC,
• Rp11,23 miliar mengalir ke EKW, diduga terkait pengaruh dan kedekatan dengan beberapa pejabat struktural Kemenhub.
Besaran dana ke EKW yang jauh lebih besar membuat penyidik kini mendalami kedekatan EKW dengan pejabat struktural DJKA hingga kemungkinan keterkaitan ke jajaran lebih tinggi.
KPK: Ada Dugaan Kedekatan dengan Pejabat Kemenhub
Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis, KPK mengonfirmasi bahwa EKW disebut memiliki kedekatan dengan pejabat Kementerian Perhubungan, dan hal itu menjadi salah satu faktor rekanan memberikan uang agar dimenangkan dalam proyek.
Asep Guntur menegaskan, kedekatan ini kini tengah didalami, termasuk:
• apakah sampai level eselon I,
• atau bahkan ke “top manager” kementerian.
Soal dugaan kedekatan dengan Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, KPK belum memberikan jawaban pasti. Pemanggilan pihak-pihak tingkat atas masih menunggu pengembangan bukti dari rangkaian kasus Semarang, Solo, Jawa Barat, hingga Medan yang sedang dipaketkan agar langkah penindakan lebih komprehensif.
KPK Sebut Pola Pengkondisian Terjadi di Banyak Paket Proyek
KPK menemukan bahwa proyek-proyek DJKA, termasuk jalur JLKAMB, diduga telah dikondisikan pemenangnya sejak awal. Setiap lelang harus tetap digelar dengan tiga peserta, namun pemenang sebenarnya telah ditentukan.
“Kami menemukan pola pemenang bergilir,” ujar Asep.
Pengembangan ke Daerah Lain dan Legislatif
KPK juga menyoroti keterkaitan kasus ini dengan perkara sebelumnya di Semarang dan Jawa Timur, termasuk pertanyaan mengenai proses hukum terhadap politisi seperti Sudewo. Asep menegaskan bahwa seluruh kemungkinan, termasuk keterlibatan legislator terkait komisi perhubungan, masih terus digali.
Pasal yang Disangkakan
Para tersangka dijerat dengan:
Pasal 12 huruf A atau B, atau Pasal 11 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, terkait penerimaan suap dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
KPK Berharap Tak Ada Lagi Manipulasi Proyek Kereta Api
KPK menekankan bahwa korupsi pada proyek perkeretaapian berdampak serius terhadap keselamatan publik, mengingat jalur kereta merupakan transportasi vital dengan volume penumpang besar.
“Kami berharap dengan pengungkapan ini, kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api dapat lebih terjaga,” tutup Asep.
