Jakarta, 10 Oktober 2025 — Psikolog sekaligus pemerhati sosial, Lita Gading, resmi menggugat Undang-Undang yang mengatur uang pensiun bagi anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Usai menjalani sidang perdana di Gedung MK, Jakarta, Jumat (10/10), Lita menegaskan bahwa langkah hukum yang ia tempuh merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat kecil.
“Awalnya saya merasa ada ketidakadilan. Anggota dewan yang sudah bergaji besar, masih dapat pensiun seumur hidup. Adil enggak itu? Sementara rakyat, terutama guru honorer, cuma digaji 400 ribu per bulan,” ujar Lita Gading kepada wartawan usai sidang.
Menurutnya, ada tiga poin utama yang menjadi dasar gugatan:
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Lita menilai, pasal mengenai pensiun anggota DPR bertentangan dengan sila kelima Pancasila.
2. Alokasi Anggaran Negara – Ia berpendapat bahwa dana pensiun untuk para anggota dewan sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga honorer.
3. Prinsip Kesetaraan – Lita menyoroti ketimpangan antara pejabat negara dan rakyat biasa. “Para pejabat sudah mendapat gaji dan tunjangan besar selama menjabat. Masa tidak bisa menabung untuk hari tua? Ini bukan soal iri, tapi soal keadilan,” tegasnya.
Dalam sidang, majelis hakim MK juga menyinggung soal legal standing dan meminta pemohon untuk memperjelas posisi hukumnya dalam gugatan tersebut. Lita mengaku siap memenuhi berbagai catatan dari hakim. “Kami akan siapkan semuanya lebih detail. Setiap pihak punya profesi dan pandangan berbeda, jadi ini harus dikaji dengan hati-hati,” katanya.
Sebagai psikolog, Lita menekankan bahwa persoalan ekonomi dan ketimpangan sosial berimbas langsung pada kesehatan mental masyarakat. “Orang yang tidak punya uang, hidupnya susah, tentu mentalnya terganggu. Ini yang saya perjuangkan. Karena keadilan sosial juga berdampak pada kesehatan mental rakyat,” ujarnya.
Menariknya, Lita juga menyinggung kompetensi sejumlah anggota DPR dari kalangan selebritas. Ia menilai bahwa beberapa dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi di komisi masing-masing. “Saya bukan merendahkan siapa pun, tapi kalau ditempatkan di Komisi Riset dan Teknologi, sementara pendidikannya hanya SMA, apakah mampu? Saya S3 saja belum tentu sanggup,” ucapnya mencontohkan.
Lita berharap gugatan ini bisa menjadi momentum refleksi nasional. “Ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Tapi mari kita pikirkan apakah sistem ini sudah adil untuk rakyat pembayar pajak. Sudah waktunya kita bicara terbuka soal keadilan dan kesetaraan,” tutupnya.
