Jakarta, 5 September 2025 – Aksi mahasiswa kembali menggema di Senayan. Kali ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Aliansi 17-18menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9).
Dalam orasinya, Virdian, perwakilan BEM Unpad, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR tidak bisa lagi menutup mata terhadap tuntutan rakyat. Menurutnya, tenggat waktu (deadline) yang diberikan mahasiswa dan masyarakat sipil harus segera dipenuhi.
Ribuan Ditahan, Puluhan Hilang
Massa aksi mengingatkan kembali pada korban represi yang terjadi dalam aksi-aksi sebelumnya. Disebutkan bahwa hingga kini masih ada ribuan orang ditahan dan belasan dinyatakan hilang.
“Masih ada lebih dari 3.000 orang yang ditahan di balik jeruji, dan belasan yang dinyatakan hilang. Bahkan seorang anak berusia empat tahun masih dirawat di rumah sakit akibat tindakan aparat,” ungkap Virdian dalam orasinya.
Kritik Keras: Negara Terjebak dalam “Echo Chamber”
Menurut BEM Unpad dan Aliansi 17-18, pemerintah justru terjebak pada narasi saling menyalahkan antarkelompok.
“Kami ingin negara keluar dari bubble dan echo chamber. Jangan lagi delusional dengan klaim bersama rakyat, padahal kenyataannya rakyat dipukul, ditahan, dan diabaikan,” tegas Virdian.
Desakan terhadap DPR dan Presiden
Informasi yang diterima mahasiswa menyebutkan pimpinan DPR akan mengeluarkan pernyataan resmi hari ini. Namun, BEM Unpad mendesak agar DPR tidak hanya membahas legislasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami minta DPR menekan Presiden untuk segera membentuk tim investigasi independen. Jangan hanya mengandalkan kepolisian, karena itu berpotensi menutup fakta. Kami butuh keterlibatan masyarakat sipil,” lanjutnya.
