Ketua Umum MUI Tegaskan Dukungan Terbatas atas Keikutsertaan Indonesia dalam BOP

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. M. Anwar Iskandar menyampaikan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menjaga kepentingan nasional Indonesia melalui keterlibatan dalam organisasi internasional BOP.

KH Anwar Iskandar menjelaskan, Presiden menegaskan tekadnya untuk berjuang secara sungguh-sungguh selama masa jabatannya demi kemerdekaan Palestina yang utuh dan berdaulat penuh. Selain itu, Presiden juga berkomitmen mengupayakan penghapusan penderitaan rakyat Palestina, khususnya di Gaza, melalui kerja sama dengan negara-negara Islam dalam wadah organisasi tersebut.

“Presiden menegaskan bahwa perjuangan ini dilakukan bersama negara-negara Islam lain demi perdamaian dunia. Namun, jika di kemudian hari organisasi ini tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi Palestina maupun perdamaian global, maka negara-negara Islam yang tergabung di dalamnya siap untuk keluar,” ujar KH Anwar.

Selain isu Palestina, Presiden juga menekankan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Komitmen tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, serta upaya membawa Indonesia menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa mendatang.

Terkait pertanyaan mengenai dampak keikutsertaan Indonesia dalam BOP terhadap ekonomi dan kesejahteraan nasional, KH Anwar menyebut bahwa Presiden menempatkan faktor keamanan nasional sebagai pertimbangan utama. Menurutnya, Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik global sehingga konflik internasional, baik di Eropa maupun Timur Tengah, berpotensi berdampak langsung pada Indonesia.

“Kalau terjadi perang besar, apalagi perang nuklir, tentu Indonesia juga akan terkena dampaknya. Karena itu Presiden berkomitmen berada dalam organisasi ini untuk berjuang mencegah perang, demi keselamatan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Mengenai sikap MUI, KH Anwar menegaskan bahwa MUI pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah sepanjang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Namun, MUI tetap memberikan catatan kritis apabila keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut justru menimbulkan mudarat.

“Selama komitmennya untuk kemaslahatan, kenapa tidak didukung. Tapi kalau ternyata tidak maslahat, maka sikap untuk keluar itu sudah disampaikan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada pembahasan mengenai tenggat waktu tertentu terkait evaluasi keikutsertaan Indonesia. Presiden, lanjut KH Anwar, juga menekankan pentingnya upaya kolektif negara-negara anggota, termasuk negara-negara Arab seperti Kuwait dan Qatar, untuk mengendalikan konflik dan mencegah pecahnya perang yang lebih luas.

“Intinya jangan sampai ada perang, karena kalau terjadi perang besar, mudaratnya pasti dirasakan semua pihak, termasuk Indonesia,” pungkasnya.