Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam menghadiri pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia yang membahas isu internasional dan domestik, dengan fokus utama pada upaya Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina.
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan 16 ormas Islam nasional serta sejumlah kiai sepuh dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketua Umum PBNU yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa seluruh peserta sepakat pada nilai dan prinsip dasar penolakan terhadap penjajahan serta kewajiban moral Indonesia untuk membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Pada tataran nilai dan prinsip, semuanya sepakat Indonesia harus membantu dan membela Palestina sampai merdeka,” ujarnya.
Presiden dalam pertemuan tersebut memberikan penjelasan ekstensif mengenai langkah-langkah realistis dan strategis yang tengah dan akan ditempuh pemerintah, termasuk peluang partisipasi Indonesia dalam inisiatif internasional Board of Peace yang digagas Amerika Serikat. Partisipasi itu, menurut Presiden, akan dilakukan secara hati-hati dan dikonsolidasikan bersama negara-negara Islam serta negara-negara Timur Tengah agar langkah yang diambil benar-benar berdampak nyata bagi Palestina.
Para tokoh ormas Islam menegaskan pentingnya kewaspadaan agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga prinsip yang tidak bisa ditawar, yakni melindungi dan membantu rakyat Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa Presiden juga menyampaikan rencana Indonesia untuk berpartisipasi dengan mengirim pasukan perdamaian yang memiliki mandat utama melindungi warga sipil Palestina. Selain itu, dibahas pula skema pembiayaan internasional untuk pembangunan Palestina yang melibatkan kontribusi negara-negara peserta dewan perdamaian.
Selain isu Palestina, Presiden juga memaparkan rencana strategis terkait pembangunan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi. Nasaruddin mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat kesempatan membeli properti di Makkah dan Madinah, menyusul kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang memperbolehkan pihak asing memiliki properti di dua kota suci tersebut.
“Kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas, sekitar 60 hektare, dengan jarak sekitar satu sampai tiga kilometer dari Masjidil Haram. Nantinya akan ada terowongan yang menghubungkan langsung ke kawasan Masjid Haram,” ujar Menag.
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyetujui penguatan komunikasi dan konsolidasi antara pemerintah dan pimpinan ormas Islam serta tokoh-tokoh keagamaan. Mekanisme komunikasi yang lebih intensif akan dibahas lebih lanjut ke depan.
Selain itu, dibahas pula pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) dengan penguatan manajemen profesional agar penghimpunan dan pemanfaatan dana umat menjadi lebih efektif dan efisien.
Para pimpinan ormas Islam menyampaikan dukungan sekaligus penguatan kepada Presiden agar upaya diplomasi dan kebijakan yang ditempuh tidak hanya mengarah pada perdamaian, tetapi juga benar-benar mendorong kemerdekaan Palestina.
“Masukan-masukan dari ormas diterima dengan baik oleh Presiden. Semua ini insyaallah untuk kepentingan Palestina dan juga bangsa Indonesia,” pungkas salah satu tokoh yang hadir.
Artikel Terkait
Dennis Bergkamp, Maestro Abadi Arsenal yang Mengubah Sepak Bola Jadi Seni
Wapres AS JD Vance Kunjungi Armenia, Tandatangani Kerja Sama Nuklir Damai dan Perkuat Kemitraan Strategis
Mengintip Proses Pembuatan Trofi Piala Dunia 2026 Senilai US$20 Juta
FIRST LOVE is Never Returned Rilis Single “WHAT’S UP?” dan Umumkan Tur Dua-Man Perdana