Indonesia Resmi Jadi Anggota Pendiri Board of Peace untuk Perdamaian Palestina

Bad Ragaz, Swiss, 23 Januari 2026 —Indonesia resmi bergabung sebagai founding member Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk memantau administrasi, stabilisasi, serta rehabilitasi pascakonflik di Gaza dan Palestina. Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo Subianto di sela kehadirannya pada World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, pembentukan Board of Peace merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang selama ini aktif membahas upaya penyelesaian konflik Palestina. Proses tersebut juga melibatkan dunia internasional agar tercapai perdamaian permanen, khususnya di Gaza.

“Board of Peace kini resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, dan rehabilitasi di Gaza serta Palestina secara umum. Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal kita konsisten memperjuangkan perdamaian dan stabilitas internasional, terutama bagi Palestina,” ujar Sugiono.

Ia mengakui proses pembentukan dan penandatanganan piagam berlangsung relatif cepat. Namun, keputusan Indonesia untuk bergabung diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan konsultasi intensif dengan sejumlah negara yang tergabung dalam kelompok yang disebut Group of New York. Dua hari sebelum penandatanganan, negara-negara tersebut sepakat bergabung dalam Board of Peace.

Negara-negara yang menjadi anggota pendiri antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, serta Indonesia. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan dapat mengawal agar setiap langkah Board of Peace tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestinadan terwujudnya solusi dua negara.

Sugiono menegaskan Board of Peace tidak dibentuk untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Badan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB. Board of Peace lahir dari kepedulian internasional untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” tegasnya.

Selain agenda penandatanganan Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan special address di Davos. Dalam pidatonya, Presiden memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia serta capaian pemerintahan dalam sekitar 15 bulan terakhir, termasuk reformasi struktural, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penertiban praktik ilegal. Presiden juga menekankan pentingnya investasi pada pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci masa depan bangsa.

Menurut Sugiono, respons dunia internasional terhadap pidato Presiden Prabowo sangat positif dan turut meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan politik global. “Indonesia kini berada pada level yang lebih diperhitungkan di kancah internasional,” katanya.

Menjawab pertanyaan terkait manfaat bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, Sugiono menyebut langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong solusi diplomatik. “Dengan berada di dalam forum, Indonesia bisa memberikan masukan, saran, dan pertimbangan secara langsung, bukan hanya menyampaikan kecaman dari luar,” ujarnya.

Terkait dinamika geopolitik global, Sugiono menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, serta tidak berpihak pada blok mana pun. “Kita berpijak pada kepentingan nasional, mengharapkan perdamaian dan stabilitas global. Tanpa stabilitas dan perdamaian, tidak mungkin tercapai kemakmuran dunia,” pungkasnya.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang menjadi anggota pendiri Board of Peace. Dari sekitar 60 undangan yang disampaikan, sebanyak 20 negara menjadi penandatangan awal dan ditetapkan sebagai founding members, sementara negara lain masih berpeluang bergabung pada tahap berikutnya.