Pemerintah Kerahkan Sumber Daya Nasional Pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar Pasca-Bencana Siklon

JAKARTA – 19 Desember 2025-Pemerintah secara resmi menetapkan penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai prioritas nasional. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno, bersama Mensesneg, Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri terkait, pemerintah memaparkan progres signifikan dalam fase transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemulihan Akses Transportasi dan Infrastruktur

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa mayoritas ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung, meski beberapa titik masih beroperasi secara terbatas.

• Sumatera Barat: Perbaikan jalan nasional via Lembah Anai telah mencapai 90%.

• Aceh: Jalur strategis seperti Lhokseumawe-Langsa dan akses Gayo Lues mulai dapat dilalui.

• Sumatera Utara: Konektivitas utama antar wilayah Tapanuli dan Mandailing Natal sebagian besar telah pulih.

Panglima TNI menambahkan bahwa sebanyak 32 jembatan Bailey telah disiapkan. Hingga saat ini, beberapa jembatan vital seperti Jembatan Tepenmane di Aceh dan Jembatan Sikabau di Sumbar telah 100% terpasang dan dapat digunakan masyarakat.

Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap)

Pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PU melakukan percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak:

• Aceh: Pembangunan Huntara dimulai di Kabupaten Pidie dan skema Huntap di Lhokseumawe.

• Sumut: Yayasan Buddha Tzu Chi bekerja sama dengan pemerintah membangun 200 unit Huntap di Sibolga.

• Sumbar: Target penyelesaian Huntara di lima kabupaten/kota diharapkan tuntas dalam beberapa minggu ke depan.

Dukungan Personel dan Logistik Skala Besar

Total kekuatan personel gabungan yang dikerahkan mencapai angka yang fantastis:

• TNI: Menurunkan 36.636 personel dan 84 unit alutsista, termasuk helikopter untuk airdrop logistik di wilayah terisolasi.

• Polri: Mengerahkan 11.625 personel dan membangun 91 Posko Tanggap Bencana. Kapolri juga memastikan distribusi bantuan air bersih melalui pembangunan 338 sumur bor, terutama di wilayah Aceh Tamiang.

Respons Terkait Bantuan Internasional dan Isu Lokal

Menanggapi isu pengibaran "Bendera Putih" di beberapa wilayah Aceh, pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang ada dan memastikan bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk distribusi bantuan yang lebih merata.

Mendagri Tito Karnavian juga mengklarifikasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (Red Crescent) yang sempat dikembalikan Pemkot Medan. Bantuan tersebut kini telah dialihkan melalui Muhammadiyah Medical Center untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak. Terkait permintaan bantuan Gubernur Aceh ke UNDP/Unicef, Mendagri menyebut bantuan tersebut akan difokuskan pada aspek counseling trauma healing bagi anak dan perempuan.

Tegasan Mensesneg: "Pemerintah Bekerja Sejak Menit Pertama"

Mensesneg dalam pernyataan penutupnya menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak sejak hari pertama bencana (24-26 November) tanpa menunggu sorotan kamera.

"Dana pusat sebesar Rp60 triliun dikucurkan secara bertahap. Lebih dari 80 helikopter dan pesawat dikerahkan. Kami minta dukungan moral dari media dan masyarakat untuk para petugas yang bekerja siang malam di lapangan," pungkasnya.

Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi sinergis antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, dan masyarakat, wilayah Sumatera akan bangkit lebih tangguh dan segera pulih sepenuhnya.( Biro Sekpres )