Serikat Buruh Dukung Prabowo, Usung Enam Isu Prioritas

JAKARTA - Empat presiden serikat buruh di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, di mana para buruh mengajukan enam isu utama yang menjadi prioritas mereka.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Andi Gani, menegaskan bahwa serikat buruh tidak hanya mendukung, tetapi juga berkomitmen untuk berada bersama Presiden Prabowo. "Kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden," ujar Andi Gani dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan serikat buruh lainnya, seperti Said Iqbal (KSPI), Jumhur Hidayat (KSPN), dan Elly Rosita Silaban (KPBI).

Demonstrasi Damai dan Anti-Perusuh

Para pemimpin buruh sepakat bahwa demonstrasi adalah cara yang sah bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk menyampaikan aspirasi. Namun, mereka menegaskan menentang segala bentuk anarkisme dan tindakan perusuh yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara.

Presiden Prabowo, menurut Said Iqbal, menyetujui bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, selama dilakukan secara konstruktif dan anti-kekerasan. "Bapak Presiden setuju, demonstrasi harus tetap diberi ruang," kata Said Iqbal.

Enam Tuntutan Utama Buruh

Dalam pertemuan tersebut, serikat buruh mengajukan enam isu utama yang mendesak untuk diselesaikan. Isu-isu tersebut adalah:

Tiga Paket RUU Prioritas:

RUU Ketenagakerjaan: Buruh mendesak pembahasan revisi RUU ini untuk menghapus praktik outsourcing dan penetapan upah murah.

RUU Perampasan Aset: Untuk memberantas korupsi, buruh mendesak pengesahan RUU ini agar para koruptor dapat dimiskinkan.

Redesain Sistem Pemilu: Buruh mengusulkan sistem pemilu yang bersih sebagai langkah awal pencegahan korupsi di kalangan pejabat.

Tiga Kebijakan Mendesak:

Tarif Ojol: Mengusulkan potongan tarif 10% untuk ojek online.

Pencegahan PHK: Mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah pemutusan hubungan kerja.

Reformasi Pajak: Menuntut penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan Jaminan Hari Tua (JHT). Mereka juga mengusulkan kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Para buruh juga menyampaikan keprihatinan mereka tentang kebiasaan "flexing" dan hidup hedon yang ditunjukkan oleh beberapa anggota DPR dan menteri di tengah maraknya PHK, upah rendah, dan tingginya angka kemiskinan. Tuntutan ini disampaikan langsung kepada Ketua DPR, Puan Maharani, dan Presiden Prabowo.

Pertemuan yang berlangsung dari sore hingga malam hari ini disebut Said Iqbal berlangsung cair dan respons Presiden Prabowo sangat positif terhadap semua isu yang diajukan. "Beliau merespons sangat cepat sekali," tutup Said Iqbal.